[email protected] (0231) 205179

PELAYANAN JASA PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL / OBYEK TERTENTU

A. DASAR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016, Pasal 2 ayat  (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang  jasa pengamanan, jasa manajemen Sispamobvitnas dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jenis jasa pengamanan Obyek Vital Nasional / Obyek Tertentu.
 

B.  MEKANISME PELAYANAN JASA PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL / OBYEK TERTENTU 

Dana  jasa pengamanan Obyek Vital Nasional / Obyek Tertentu sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerjasama setiap bulan disetorkan ke rekening kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan jasa pengamanan Obyek Vital Nasional / Obyek Tertentu oleh petugas pengamanan dari Polres Cirebon Kota sesuai kesepakatan bersama yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Penandatanganan Kontrak Kerjasama antara Kapolres Cirebon Kota dengan para Pimpinan pengelola Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu.

Pembahasan Kontrak Kerjasama dan  menentukan dana jasa pengamanan antara Polres Cirebon Kota dengan para pengelola Obyek Vital Nasional / Obyek Tertentu.

Kapolres Cirebon Kota memproses surat permohonan permintaan bantuan jasa pengamanan dari pengelola Obyek Vital Nasional / Obyek Tertentu dengan membuat Kontrak Kerjasama..

Pengelola Objek Vital Nasional/Objek Tertentu mengajukan surat permohonan bantuan jasa pengamanan Objek kepada Kapolres Cirebon Kota


C.   PERSYARATAN PENGAJUAN JASA PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DAN OBYEK TERTENTU 

  • Perusahaan milik pemerintah (BUMN), Perusahaan milik Daerah (BUMD), Lembaga Negara, Kawasan Wisata, Perusahaan Swasta Nasional /Asing yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang berpotensi dapat menimbulkan adanya ancaman dan gangguan baik dari internal maupun eksternal.
  • Obyek Vital Nasional /Obyek Tertentu tersebut  berada diwilayah hukum Polres Cirebon Kota.
  • Mengajukan surat permohonan bantuan jasa pengamanan kepada Kapolres Cirebon Kota.
  • Membuat Kontrak Kerjasama antara Kapolres Cirebon Kota dengan para Pimpinan pengelola Obyek Vital Nasional / Obyek Tertentu.
  • Kontrak Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan mempertimbangkan kondisi anggaran dan kondisi petugas pengamanan masing – masing pihak.

 

 

PELAYANAN PENGAWALAN SABHARA

 

A. DASAR

Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengawalan.

 

B.  MEKANISME PELAYANAN PENGAWALAN SABHARA

  • Kapolres Cirebon Kota
  • Call Center 110
  • SPK 0231 – 205179
  • Kasat Sabhara Polres Cirebon Kota HP. 087728928745

Kasat Sabhara menyiapkan :

  • Petugas Pengawalan 
  • Surat Perintah Tugas
  • Perlengkapan Pengawalan ( Kendaraan, Senpi organik, Body Protector dll)

Pelaksanaan  tugas pengawalan oleh personil Sat Sabhara Polres Cirebon Kota diwilayah hukum Polres Cirebon Kota.

Lembaga Negara, Perusahaan milik Pemerintah / Swasta  mengajukan Surat permohonan bantuan pengawalan  dan untuk masyarakat perorangan pribadi dapat mengajukan bantuan pengawalan melalui Telepon / HP 

Selesai melaksanakan kegiatan Petugas Pengawalan melaporkan hasil pelaksanaan tugas  pengawalan kepada  Kasat Sabhara Polres Cirebon Kota.
 

C.   PERSYARATAN PENGAJUAN  PENGAWALAN SABHARA 

  1. Lembaga Negara, Perusahaan milik Negara/Swasta mengajukan surat permohonan bantuan pengawalan kepada Kapolres Cirebon Kota.
  2. Masyarakat perorangan dapat mengajukan permohonan bantuan pengawalan secara langsung datang ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK)  Polres Cirebon Kota atau melalui komunikasi Telepon/HP.
  3. Objek yang dikawal dapat berupa pengawalan orang, uang tunai atau barang berharga lainya yang berpotensi mendapatkan ancaman dan gangguan saat diperjalanan.
  4.  Objek barang yang dikawal merupakan barang legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bukan diperoleh  dari hasil tindak pidana.
  5. Pengawalan bersifat insidentil/sesuai kebutuhan.
  6. Pengawalan dilaksanakan diwilayah hukum Polres Cirebon Kota
  7. Pengawalan tidak dipungut biaya.