[email protected] (0231) 205179

PERSYARATAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENPI

PERUNTUKAN OLAH RAGA MENEMBAK

DASAR

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga 

SENPI OLAH RAGA

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut

  • Memiliki kartu tanda anggota Perbakin
  • Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  • Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri
  • Memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin

 

SENJATA ANGIN DAN AIRSOFT GUN

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (Air Pistol) dan Senapan Angin (Air Rifle) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut :

  • Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
  • Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  • Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
  • Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Airsoft Gun untuk kepentingan olahraga sebagai berikut :

  • Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
  • Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
  • Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
  • Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin

 

PROSEDUR PERIZINAN

Permohonan izin pemilikan senjata api olah raga :

Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan :

1. Fotokopi Surat Izin Impor/pembelian senjata api;
2. SKCK;
3. Fotokopi KTA Perbakin;
4. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK);
5. Fertifikat menembak/penataran dari Perbakin;
6. Surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
7. Surat keterangan psikologi dari Polri;
8. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak
9. 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
10. daftar riwayat hidup; dan
11. daftar isian pertanyaan (quesioner).

Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi :

  • Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat;
  • Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a

Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (Air Pistol), senapan angin (Air Rifle), dan Airsoft Gun, diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan :

  • Rekomendasi Pengprov Perbakin;
  • Fotokopi surat izin impor dari Kapolri;
  • SKCK;
  • Surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
  • Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
  • Fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
  • Fotokopi KTP;
  • Daftar riwayat hidup; dan
  • Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.

Bagi pemilik senjata api olahraga yang telah memiliki paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan, dan akan mengganti dengan senjata api lain yang sejenis, senjata api lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.

 

MASA BERLAKU IJIN

  • Izin kepemilikan senjata api (Buku Pas) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat
  • Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk mengikuti kejuaraan/pertandingan menembak, berlaku selama pertandingan berlangsung.
  • Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk kegiatan olahraga berburu, berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari dan untuk olahraga safari berburu berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
  • Izin pengangkutan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.
  • Izin penggunaan pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air rifle) dan airsoft gun berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahun
  • Izin gudang senjata api untuk gudang PB Perbakin atau gudang Pengprov Perbakin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN :

Pengesahan izin senjata api olahraga dilaksanakan oleh :

Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, untuk izin:

  • Pemasukan (impor);
  • Pengeluaran (ekspor);
  • Pembelian;
  • Kepemilikan (Buku Pas);
  • Penghibahan;
  • Pembaharuan Kepemilikan (Buku Pas);
  • Pemindahan atau mutasi;
  • Penggunaan/membawa senjata api ke luar wilayah Polda;
  • Pengangkutan; dan
  • Izin gudang PB Perbakin

Dirintelkam Polda atas nama Kapolda, untuk:

  • Izin penggunaan/membawa senjata api dalam satu wilayah Polda;
  • Izin kepemilikan dan penggunaan pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan airsoft gun;
  • Izin penyimpanan;
  • Pengesahan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) setiap tahun; dan
  • Izin gudang Pengprov Perbakin.

Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, Dirintelkam Polda meminta saran/pertimbangan kepada Kapolres tempat domisili atlet yang mengajukan permohonan izin senjata api

 

PERSYARATAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENPI

PERUNTUKAN SATPAM, POLSUS DAN PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA.

DASAR

Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perizinan,Pengawasan dan Pengendalian Senpi Non Organik TNI/Polri dan peralatan keamanan yang digolongkan senpi bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya

JENIS DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN

A. Izin kepemilikan :

(a) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan 

  • Surat permohonan; 
  • Fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki; 
  • Surat keterangan catatan kepolisian; dan 
  • Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (dua kali enam) masing-masing 2 (dua) lembar. 

(b) Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan 

(c) Setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi 

(d) Pemohon mengajukan surat permohonan izin kepemilikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(e) Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin kepemilikan setelah memenuhi persyaratan, dalam bentuk 

Buku Pas untuk kepemilikan senjata api; dan 
Kartu Izin untuk kepemilikan semprotan gas dan alat kejut listrik 

(f) Buku Pas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 harus didaftarkan kepada Kepolisian Daerah setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerbitan izin dan penyerahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri 

B. Izin penguasaan pinjam pakai (Pengpin)

A. Pemohon mengajukan permohonan izin penguasaan pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan 

  • Surat permohonan; 
  • Surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam; 
  • Fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan; 
  • Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP; 
  • Fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri; 
  • Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; 
  • Fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri; 
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
  • Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan 
  • Fasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar 

B. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; 

C. Kepolisian Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan 

D. Izin pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i untuk pengangkutan dalam rangka pendistribusian dilaksanakan dengan prosedur

E. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan 

  • surat permohonan; 
  • surat perintah tugas dari pimpinan instansi; 
  • data senjata api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan didistribusikan; dan 
  • fotokopi Buku Pas senjata api 

F. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan 

G. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi 

H. Pemohon mengajukan surat permohonan izin pengangkutan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah 

I. Badan Intelijen Keamanan Polri atau Kepolisian Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan 

 

MASA BERLAKU IJIN

  • Izin pembelian, pemasukan dan pengeluaran berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya 
  • Buku pas berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan pembaharuan. Buku pas wajib didaftarkan ulang pada Kepolisian Daerah setempat setiap tahun. Buku pas dapat dilakukan pembaharuan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya 
  • Kartu izin kepemilikan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya
  • Izin penguasaan pinjam pakai Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan, berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Dapat dilakukan perpanjangan dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. 
  • Izin penggunaan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku 6 (enam) bulan untuk dalam satu wilayah Kepolisian Daerah dan keluar wilayah Kepolisian Daerah
  • Izin penghibahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku untuk 1 (satu) kali penghibahan
  • Izin pemindahan/mutasi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang
  • Izin pengangkutan dalam rangka distribusi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya
  • Izin perubahan dan perbaikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, dan Peralatan Keamanan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya
  • Izin pemusnahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya